Teknik Industri?

banyak banget mahasiswa/i yang ngambil jurusan teknik industri, tapiii, gak banyak yang tau apa alasan dia ngambil jurusan itu. jadi, ini nih mungkin bisa dijadiin referensi alasan ngambil jurusan teknik industri.

Apa Itu Teknik Industri ?
Teknik Industri merupakan suatu disiplin ilmu gabungan dari ilmu keteknikan dan ilmu manajemen yang mempelajari tentang perancangan, penginstalan, dan perbaikan serta pengembangan suatu sistem yang integral yang terdiri dari manusia, material, peralatan, energi, dan informasi agar tercapai prosedur operasi/kerja sistem yang efektif dan efisien. Jadi dapat dikatakan pula Teknik Industri merupakan ilmu yang menjembatani antara ilmu keteknikan dan ilmu sosial.

Apa yang Dipelajari di Teknik Industri ?
Teknik Industri merupakan gabungan dari ilmu matematika, fisika, pengetahuan teknik dan aktivitas bisnis seperti system pemasaran, keuangan, pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain, yang fundamental dengan prinsip-prinsip dan metode-metode dari desain dan analisis keteknikan.

Meskipun merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, tetapi Teknik Industri tetap berakar pada keilmuan teknik yaitu proses perancangan (design). Obyek yang dirancang dalam Teknik Industri adalah sebuah sistem, bukan sesuatu yang konkret seperti jembatan, gedung, pesawat terbang, atau yang lain. Pada dasarnya, ilmu Teknik Industri dapat dibagi ke dalam tiga bidang keahlian, yaitu :

1.   Sistem Manufaktur. Bidang ini memanfaatkan pendekatan Teknik Industri untuk peningkatan kualitas, produktivitas, dan efisiensi sistem integral (manusia, mesin, material, energi, dan informasi) melalui proses perancangan, perencanaan, pengoperasian, pengendalian, pemeliharaan, dan perbaikan dengan menjaga keselarasan aspek manusia dan lingkungan kerjanya.

2.   Bidang keahlian Manajemen Industri. Bidang ini cenderung bergerak ke arah persoalan-persoalan yang bersifat makro dan strategis. Persoalan yang dihadapi seringkali sudah tidak ada lagi bersangkut-paut dengan problem yang timbul di lini produksi (sistem produksi) ataupun manajemen produksi/industri; melainkan sudah beranjak ke persoalan diluar dinding-dinding pabrik.

3.   Bidang keahlian Sistem Industri dan Tekno-Ekonomi. Bidang ini memanfaatkan pendekatan Teknik Industri untuk meningkatkan daya saing sistem integral (tenaga kerja, bahan baku, energi, informasi, teknologi, dan infrastruktur) yang berinteraksi dengan komunitas bisnis, masyarakat, dan pemerintah.

Prospek Lulusan Teknik Industri
Seorang lulusan Teknik Industri memiliki prospek kerja di bidang yang sangat luas antara lain adalah :

1.   Bidang produksi/ operasi dan penjaminan mutu

2.   Bidang teknologi informasi

3.   Bidang pemasaran/manajemen bisnis

4.   Bidang industri manufaktur

5.   Bidang konsultasi manajemen

6.   Bidang manajemen sumber daya manusia

7.   Bidang pendidikan (dosen/peneliti)

http://www.engineeringtown.com/teenagers/index.php/teknik-industri.html

Pidana & Perdata

 Hukum Pidana atau yang biasa disebut dengan istilah Pidana berasal dari kata straf (bahasa belanda) yang terkadang pula disebut dengan istilah hukuman. Penggunaan istilah Pidana untuk mendefinisikan hukuman dirasa lebih tepat, oleh karena penggunaan istilah hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari kata recht (bahasa belanda yang berarti hukum). Untuk itu, dapat dikatakan bahwa istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana dapat dimaknai sebagai suatu hukuman yang dikenakan kepada seseorang sebagai akibat hukum yang timbul atas perbuatannya yang melanggar ketentuan atau melaksanakan larangan dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, larangan disebut sebagai tindak pidana atau dalam bahasa belanda strafbaar feit.

Dalam bahasa belanda istilah hukum pidana disebut dengan Strafrecht sedangkan dalam bahasa inggris istilah pidana disebut dengan Criminal Law.

Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1.      Hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif

2.       Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil

Menurut van Hattum:

1.      pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan ter-hadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagai-mana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.

2.      pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.

Hukum pidana yang dikodifikasikan (gecodificeerd) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (niet gecodificeerd)

1.      pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

2.      pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU (drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Me-nyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.

Hukum pidana bagian umum (algemene deel) dan hukum pidana bagian khusus (bijzonder deel)

1.      pidana bagian umum ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang Ketentuan Umum;

2.      pidana bagian khusus itu memuat/mengatur tentang Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi.

Hukum pidana umum (algemeen strafrecht) dan hukum pidana khusus bijzonder strafrecht)

Van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Besenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.

Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis

Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat Dasar-Dasar Hukum Pidana pada umumnya tidak tertulis. Menurut Wirjono, tidak ada hukum adat kebiasaan (gewoonterecht) dalam rangkaian hukum pidana. Ini resminya menurut Pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit, mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP.

Berpedoman pada Pasal 5 ayat 3 b Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951, ternyata masih dibuka jalan untuk memberlakukan delik adat, walaupun dalam arti yang terbatas. Contohnya adalah: Putusan pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Juni 1971, Nomor: 14/Pid/1971 tentang tindak pidana adat Persetubuhan di luar kawin. Duduk perkara pada garis besarnya ialah, bahwa terdakwa dalam tahun 1969-1970 di kampung Lawanga kecamatan Poso kota secara berturut-turut telah melakukan persetubuhan di luar kawin dengan E yang akhirnya menyebabkan E tersebut hamil dan melahirkan anak. Tertuduh telah dinyatakan bersalah mela-kukan delik kesusilaan berdasarkan pasal 5 ayat 3 b Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951 jo. Pasal 284 KUHP.

Dengan demikian sistim hukum pidana di Indonesia mengenal adanya hukum pidana tertulis sebagai diamanatkan di dalam Pasal 1 KUHP, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan asas legalitas dikenal juga hukum pidana tidak tertulis sebagai akibat dari masih diakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat yaitu yang berupa hukum adat.

Hukum pidana umum (algemeen strafrecht) dan hukum pidana lokal (plaatselijk strafrecht)

Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut sebagai hukum pidana nasional. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota.

Penjatuhan hukuman seperti yang diancamkan terhadap setiap pelanggar dalam peraturan daerah itu secara mutlak harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam melakukan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan pemerintah daerah berikut alat-alat kekuasaannya terikat kepada ketentuan yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Selain itu atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana masih juga dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan pidana internasional (hukum pidana supranasional). Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa yang harus diakui dan diberlakukan oleh bangsa-bangsa di dunia, seperti:

1.      Hukum pidana internasional yang bersumber pada Persetujuan London (8-8-1945) yang menjadi dasar bagi Mahkamah Militer Internasional di Neurenberg untuk mengadili penjahat-penjahat perang Jerman dalam perang dunia kedua;

2.      Konvensi Palang Merah 1949 yang berisi antara lain mengenai korban perang yang luka dan sakit di darat dan di laut, tawanan perang, penduduk sipil dalam peperangan.

Sumber:

http://statushukum.com/hukum-pidana-ringkasan.html

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratanEropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata:

Yang dimaksud dengan hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan BW. Sebagian materi BW sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI, misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, dan UU Kepailitan.

Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1848.

Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang–Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.

KUH Perdata terdiri atas empat 4 bagian, yaitu:

1.      Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht

2.      Buku 2 tentang Benda

3.      Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht

4.      Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaring en Bewijs

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata#Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata_.28KUH_Perdata.29

Pendapat:

Berdasarkan teori dari hukum pidana dan perdata diatas maka dapat disimpulkan perbedaan antara keduanya yaitu pada hukum pidana  hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar ketentuan atau melaksanakan larangan dalam hukum pidana. Sedangkan hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.

Apa Itu Hukum Industri?

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

Definisi hukum menurut Plato adalah:

“Merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat”.

Definisi hukum menurut Aristoteles adalah:

“Sesuatu yang sangat berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar”.

Definisi hukum menurut Tullius Cicerco (Romawi) dala “ De Legibus” adalah:

“Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan”.

Definisi hukum menurut Schapera  adalah:

“Setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan”.

Definisi hukum menurut Hugo de Grotius adalah:

“Peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan (law is rule of moral action obligation to that which is right)”.

Definisi hukum menurut Paul Bohannan adalah:

“Merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum”.

Definisi hukum menurut Leon Duguit adalah:

“Seluruh aturan tingkah laku anggota suatu masyarakat, dimana aturan tersebut daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan/diikuti oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika ada yang melanggar, maka akan menimbulkan reaksi bersama terhadap seseorang atau beberapa orang yang melakukan pelanggaran itu”.

Definisi hukum menurut Pospisil adalah:

“Aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian”.

Definisi hukum menurut Immanuel Kant adalah:

“Keseluruhan syarat-syarat yang dengan syarat-syarat tersebut kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti peraturan hukum mengenai kemerdekaan”.

Definisi hukum menurut Thomas Hobbes adalah:

“Perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain”.

Definisi hukum menurut John Austin adalah:

“Seperangkat perintah yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mereka yang berkuasa kepada warga masyarakatanya yang merupakan masyarakat politik yang independen dimana pihak yang berkuasa memiliki otoritas yang tertinggi”.

Definisi hukum menurut Rudolf von Jhering adalah:

“Keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara”.

Definisi hukum menurut Karl Von Savigny adalah:

“Aturan yang tebentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat”.

Definisi hukum menurut Van Vanenhoven adalah:

“Suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari dan dengan gejala-gejala lain”.

Definisi hukum menurut Karl Marx adalah:

“Suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu”.

Definisi hukum menurut Karl Von Savigny adalah:

“Aturan-aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yakni melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Dimana hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat”.

Definisi hukum menurut Holmes adalah:

“Sesuatu yang dikerjakan dan diputuskan oleh pengadilan”.

Definisi hukum menurut Utrecht adalah:

“Himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu”.

Definisi hukum menurut  Prof. Achmad Ali adalah:

“Seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalamkehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”

Definisi hukum menurut Prof. Soedikno Mertokusumo adalah:

“Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi”.

Definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah:

“Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

Definisi hukum menurut  J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH adalah:

“Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib”.

Sumber:

http://statushukum.com/definisi-hukum.html

Pendapat: Maka dapat disimpulkan dari beberapa definisi hukum menurut para ahli bahwa hukum merupakan peraturan dan perintah untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap setiap tingkah laku manusia dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukannya.

INDUSTRI

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi  yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Jenis industri berdasarkan tempat bahan baku:

1.      Industri ekstraktif

Industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar.

- Contoh : pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.

2.      Industri nonekstaktif

Industri nonekstaktif adalah industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.

3.      Industri fasilitatif

Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya.

- Contoh : Asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.

Golongan / macam industri berdasarkan besar kecil modal:

1.      Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan    operasional maupun pembangunannya

2.      Industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

Jenis-jenis / macam industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya (berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986):

1.      Industri kimia dasar contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb

2.   Industri mesin dan logam dasar misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll

3.   Industri kecil Contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll

4.      Aneka industri misal seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

Jenis-jenis / macam industri berdasarkan jumlah tenaga kerja

1.   Industri rumah tangga

Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang.

2.   Industri kecil

Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang.

3.   Industri sedang atau industri menengah

Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.

4.   Industri besar

Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih.

Pembagian / penggolongan industri berdasakan pemilihan lokasi:

1.   Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market oriented industri)

Adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.

2.   Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja / labor (man power oriented industri)

Adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena bisanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja / pegawai untuk lebih efektif dan efisien.

3.   Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (supply oriented industri)

Adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.

Macam-macam / jenis industri berdasarkan produktifitas perorangan:

1.      Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.

2.      Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya.

3.   Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sumber: http://organisasi.org/pengertian_definisi_macam_jenis_dan_penggolongan_industri_di_indonesia_perekonomian_bisnis

Pendapat:

Dari  masing-masing definisi hukum dan industri diatas maka dapat disimpulkan untuk definisi dari hukum industri adalah peraturan dan perintah untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap suatu usaha baik dalam ruang lingkup kecil ataupun besar antara satu perusahaan dengan perusahaan lain.

UU Perindustrian

Undang Undang No. 5 Tahun 1984

Tentang : Perindustrian

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 5 TAHUN 1984 (5/1984)

Tanggal : 29 JUNI 1984 (JAKARTA)

Sumber : LN 1984/22; TLN NO. 3274

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.    bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu

masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;

b. bahwa arah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional adalah tercapainya struktur ekonomi yang seimbang yang di dalamnya terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan

pertanian yang tangguh, serta merupakan pangkal tolak bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri;

c. bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat

secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia;

d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri secara mantap dan berkesinambungan serta belum adanya perangkat hukum yang secara menyeluruh mampu melandasinya,

perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perindustrian;Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran

Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2048);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok

Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2832);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2918);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran

Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3234);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian

dengan kegiatan industri.

2. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,

bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi

barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

3. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri,

yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri

dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.

4. Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri yang

mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.

5. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai

ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses

produksi.

6. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan

dengan cabang industri atau jenis industri.

7. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di

bidang usaha industri.

8. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya

alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan

lebih lanjut.

9. Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak

diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam

industri.

10. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang

telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat

diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.

11. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk

konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.

12. Teknologi industri adalah cara pada proses pengolahan yang

diterapkan dalam industri.

13. Teknologi yang tepat guna adalah teknologi yang tepat dan berguna

bagi suatu proses untuk menghasilkan nilai tambah.

14. Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan

dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau

bagian-bagiannya.

15. Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan

dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan

peralatan industri lainnya.

16. Standar industri adalah ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi

industri yang di satu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi,

mutu, dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara

menggambar, cara menguji dan lain-lain.

17. Standardisasi industri adalah penyeragaman dan penerapan dari

standar industri.

18. Tatanan industri adalah tertib susunan dan pengaturan dalam arti

seluas-luasnya bagi industri.

BAB II

LANDASAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 2

Pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada

kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan

hidup.

Pasal 3

Pembangunan industri bertujuan untuk :

1. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan

merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau

hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan

kelestarian lingkungan hidup;

2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah

struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih

seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan

lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta

memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;

3. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong

terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan

kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;

4. meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan

ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam

pembangunan industri;

5. memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan

berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;

6. meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil

produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa

melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna

mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;

7. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang

pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;

8. menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam

rangka memperkokoh ketahanan nasional.

BAB III

PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 4

(1) Cabang industri yang penting dan strategis bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

(1) Pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk dalam

kelompok industri kecil, termasuk industri yang menggunakan

ketrampilan tradisional dan industri penghasil benda seni, yang dapat

diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia.

(2) Pemerintah menetapkan jenis-jenis industri yang khusus dicadangkan

bagi kegiatan industri kecil yang dilakukan oleh masyarakat

pengusaha dari golongan ekonomi lemah.

(3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Pemerintah menetapkan bidang usaha industri untuk penanaman modal, baik

modal dalam negeri maupun modal asing.

BAB IV

PENGATURAN, PEMBINAAN,

DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

Pasal 7

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan

terhadap industri, untuk:

1. mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan

berhasil guna;

2. mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah

persaingan yang tidak jujur;

3. mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok

atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pasal 8

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang

usaha industri secara seimbang, terpadu, dan terarah untuk memperkokoh

struktur industri nasional pada setiap tahap perkembangan industri.

Pasal 9

Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan

memperhatikan :

1. Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan

memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan

mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk

dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan

sendiri;

2. Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan

pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaanperusahaan

yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan

pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau

perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;

3. Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap

kegiatankegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang

bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta

kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya;

4. Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap

lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan

kelestarian sumber daya alam.

Pasal 10

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi:

1. keterkaitan antara bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan

nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan

produksi nasional;

2. keterkaitan antara bidang usaha industri dengan sektor-sektor bidang

ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah serta

sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi nasional;

3. pertumbuhan industri melalui prakarsa, peran serta, dan swadaya

masyarakat.

Pasal 11

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan industri

dalam menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan, dan

mengusahakan peningkatan serta pengembangan kerja sama tersebut.

Pasal 12

Untuk mendorong pengembangan cabang-cabang industri dan jenis-jenis

industri tertentu di dalam negeri, Pemerintah dapat memberikan kemudahan

dan/atau perlindungan yang diperlukan.

BAB V

IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 13

(1) Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap

perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.

(2) Pemberian Izin Usaha Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan,

dan pengembangan industri.

(3) Kewajiban memperoleh Izin Usaha lndustri dapat dikecualikan bagi

jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

(4) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya berdasarkan

Pasal 13 ayat (1), perusahaan industri wajib menyampaikan informal

industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya

kepada Pemerintah.

(2) Kewajiban untuk menyampaikan informal industri dapat dikecualikan

bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

(3) Ketentuan tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian informal

industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya berdasarkan

Pasal 13 ayat (1), perusahaan industri wajib melaksanakan upaya

yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil

produksinya termasuk pengangkutannya.

(2) Pemerintah mengadakan pembinaan berupa bimbingan dan

penyuluhan, mengenai pelaksanaan upaya yang menyangkut

keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksi industri

tennasuk pengangkutannya.

(3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian yang

menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil

produksi industri termasuk pengangkutannya.

(4) Tata cara penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB VI

TEKNOLOGI INDUSTRI, DESAIN PRODUK INDUSTRI,

RANCANG BANGUN DAN PEREKAYASAAN INDUSTRI,

DAN STANDARDISASI

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan dan/atau mengembangkan bidang usaha industri,

perusahaan industri menggunakan dan menciptakan teknologi industri

yang tepat guna dengan memanfaatkan perangkat yang tersedia dan

telah dikembangkan di dalam negeri.

(2) Apabila perangkat teknologi industri yang diperlukan tidak tersedia

atau tidak cukup tersedia di dalam negeri, Pemerintah membantu

pemilihan perangkat teknologi industri dari luar negeri yang diperlukan

dan mengatur pengalihannya ke dalam negeri.

(3) Pemilihan dan pengalihan teknologi industri dari luar negeri yang

bersifat strategis dan diperlukan bagi pengembangan industri di dalam

negeri, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuanketentuannya

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

Pemerintah mendorong pengembangan kemampuan rancang bangun dan

perekayasaan industri.

Pasal 19

Pemerintah menetapkan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri

dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai

daya guna produksi.

BAB VII

WILAYAH INDUSTRI

Pasal 20

(1) Pemerintah dapat menetapkan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan

industri serta lokasi bagi pembangunan industri sesuai dengan

tujuannya dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

INDUSTRI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SUMBER

DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 21

(1) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan

kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan

dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri

yang dilakukannya.

(2) Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa

bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan

kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan

hidup akibat kegiatan industri.

(3) Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri

kecil.

BAB IX

PENYERAHAN KEWENANGAN DAN URUSAN TENTANG INDUSTRI

Pasal 22

Penyerahan kewenangan tentang pengaturan, pembinaan, dan

pengembangan terhadap industri, diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 23

Penyerahan urusan dan penarikannya kembali mengenai bidang usaha

industri tertentu dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam

rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, dan

bertanggung jawab, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 5

(lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua

puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin

Usaha Industrinya.

(2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

dan Pasal 14 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu)

tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta

rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha

Industrinya.

Pasal 25

Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk

industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana penjara selamalamanya

2 (dua) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah).

Pasal 26

Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipidana penjara

selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan

dicabut Izin Usaha Industrinya.

Pasal 27

(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun

dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta

rupiah).

(2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

dipidana kuruangan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda

sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 28

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal

25, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (1) adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dan

Pasal 27 ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan perindustrian yang tidak

bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku selama belum

ditetapkan penggantinya berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Bedrijfsreglementeringsordonnantie

1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) dinyatakan tidak berlaku lagi

bagi industri.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juni 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juni 1984

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1984 TENTANG PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Garis-Garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa sasaran utama

pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi

bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri

menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Di bidang ekonomi, sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan

jangka panjang adalah tercapainya keseimbangan antara pertanian dan

industri serta perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi

Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari luar pertanian akan

merupakan bagian yang semakin besar dan industri menjadi tulang

punggung ekonomi.

Disamping itu pelaksanaan pembangunan sekaligus harus menjamin

pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa

keadilan, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sehingga di satu pihak

pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi,

melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang

kaya dan yang miskin,

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan jangka panjang di bidang

ekonomi tersebut, maka pembangunan industri memiliki peranan yang

sangat penting. Dengan arah dan sasaran tersebut, pembangunan industri

bukan saja berarti harus semakin ditingkatkan dan pertumbuhannya

dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi

yang lebih seimbang, tetapi pelaksanaannya harus pula makin mampu

memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rangkaian proses produksi

industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi

ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ekspor hasil-hasil industri itu

sendiri.

Untuk mewujudkan sasaran di atas, diperlukan perangkat hukum yang

secara jelas mampu melandasi upaya pengaturan, pembinaan, dan

pengembangan dalam arti yang seluas-luasnya tatanan dan seluruh kegiatan

industri.

Dalam rangka kebutuhan inilah Undang-Undang tentang Perindustrian ini

disusun.

Masalah ini menjadi semakin terasa penting, terutama apabila dikaitkan

dengan kenyataan yang ada hingga saat ini bahwa peraturan-peraturan yang

digunakan bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri selama

ini dirasakan kurang mencukupi kebutuhan karena hanya mengatur beberapa

segi tertentu saja dalam tatanan dan kegiatan industri, dan itupun seringkali

tidak berkaitan satu dengan yang lain.

Apabila Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum

yang kokoh dalam upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam

arti yang seluas-luasnya, tidaklah hal ini perlu diartikan bahwa UndangUndang

ini akan memberikan kemungkinan terhadap penguasaan yang

bersifat mutlak atas setiap cabang industri oleh Negara.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara telah

secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa dalam kegiatan ekonomi,

termasuk industri, harus dihindarkan timbulnya "etatisme" dan sistem "free

fight liberalism".

Sebaliknya melalui Undang-Undang ini upaya pengaturan, pembinaan, dan

pengembangan industri diberi arah kemana dan bagaimana pembangunan

industri ini harus dilakukan, dengan sebesar mungkin memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk berperan secara aktif.

Dalam hal ini, Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa

pembangunan industri ini harus dilandaskan pada demokrasi ekonomi.

Dengan landasan ini, kegiatan usaha industri pada hakekatnya terbuka untuk

diusahakan masyarakat.

Bahwa Undang-Undang ini menentukan cabang-cabang industri yang penting

dan strategis bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai

oleh negara, hal ini sebenarnya memang menjadi salah satu sendi daripada

demokrasi ekonomi itu sendiri.

Begitu pula penetapan bidang usaha industri yang masuk dalam kelompok

industri kecil, termasuk industri yang menggunakan ketrampilan tradisional

dan industri penghasil benda seni dapat diusahakan hanya oleh Warga

Negara Republik Indonesia.

Dengan landasan ini, upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan

yang dilakukan Pemerintah diarahkan untuk menciptakan iklim usaha

industri secara sehat dan mantap. Dalam hubungan ini, bidang usaha industri

yang besar dan kuat membina serta membimbing yang kecil dan lemah agar

dapat tumbuh dan berkembang menjadi kuat. Dengan iklim usaha industri

yang sehat seperti itu, diharapkan industri akan dapat memberikan

rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas.

Dengan upaya-upaya dan dengan terciptanya iklim usaha sebagai di atas,

diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan

sendiri dalam membangun industri akan semakin tumbuh dengan kuat pula.

Dalam hubungan ini, adalah penting untuk tetap diperhatikan bahwa

bagaimanapun besarnya keinginan yang dikandung dalam usaha untuk

membangun industri ini, tetapi Undang-Undang inipun juga memerintahkan

terwujudnya keselarasan dan keseimbangan antara usaha pembangunan itu

sendiri dengan lingkungan hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kemakmuran, betapapun bukanlah satu-satunya tujuan yang ingin dicapai

pembangunan industri ini.

Upaya apapun yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan tersebut, tidak

terlepas dari tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan untuk

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan

spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik

Indonesia, serta tidak terlepas dari arah pembangunan jangka panjang yaitu

pembangunan yang dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh

karena itu, Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa upaya dan kegiatan

apapun yang dilakukan dalam rangka pembangunan industri ini, tetap harus

memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara tidak boros agar tidak

merusak tata lingkungan hidup.

Dengan demikian maka masyarakat industri yang dibangun harus tetap

menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkepribadian, maju,

sejahtera, adil dan lestari berdasarkan Pancasila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai angka 18

Cukup jelas.

Pasal 2

Seperti telah diutarakan dalam penjelasan umum, pembangunan industri

dilandaskan pada :

a. demokrasi ekonomi, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan industri

dilakukan dengan sebesar mungkin mengikutsertakan dan

meningkatkan peran serta aktif masyarakat secara merata, baik dalam

bentuk usaha swasta maupun koperasi serta dengan menghindarkan

sistem "free fight liberalism", sistem "etatisme", dan pemusatan

kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang

merugikan masyarakat;

b. kepercayaan pada diri sendiri, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan

dalam pembangunan industri harus berlandaskan dan sekaligus

mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan

sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa;

c. manfaat, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan industri dan hasilhasilnya

harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarya bagi kemanusiaan

dan peningkatan kesejahteraan rakyat;

d. kelestarian lingkungan hidup, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan

industri tetap harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan

dan kelestarian dari lingkungan hidup dan sumber daya alam;

e. pembangunan bangsa harus berwatak demokrasi ekonomi serta

memberi wujud yang makin nyata terhadap demokrasi ekonomi itu

sendiri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cabang-cabang industri tertentu mengemban peranan yang sangat

penting dan strategis bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak antara lain karena :

a. memenuhi kebutuhan yang sangat pokok bagi kesejahteraan

rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;

b. mengolah suatu bahan mentah strategis

c. dan/atau berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan

serta keamanan negara.

Yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara tidaklah selalu

berarti bahwa cabang-cabang industri dimaksud harus dimiliki oleh

negara, melainkan Pemerintah mempunyai kewenangan untuk

mengatur produksi dari cabang-cabang industri dimaksud dalam

rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta

ketahanan nasional.

Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka

cabang-cabang industri tersebut dapat ditetapkan untuk dimiliki

ataupun dikuasai oleh Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kelompok industri kecil, termasuk yang menggunakan proses modern,

yang menggunakan ketrampilan tradisional, dan yang menghasilkan

benda-benda seni seperti industri kerajinan, yang kesemuanya

tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pada umumnya diusahakan oleh

rakyat Indonesia dari golongan ekonomi lemah. Oleh sebab itu industri

ini dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan untuk membuka lapangan bagi

investasi baru atau perluasan bidang usaha industri yang telah ada, baik bagi

penanaman modal dalam negeri maupun modal asing dengan pertimbangan

bahwa produksi yang dihasilkannya sangat diperlukan.

Pasal 7

Melalui pengaturan, pembinaan, dan pengembangan, Pemerintah mencegah

penanaman modal yang boros serta timbulnya persaingan yang tidak jujur

dan curang dalam kegiatan bidang usaha industri, dan sebaliknya

mengembangkan iklim persaingan yang baik dan sehat. Melalui pengaturan,

pembinaan dan pengembangan, Pemerintah mencegah pemusatan dan

penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk

monopoli yang merugikan masyarakat.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan

bidang usaha industri dalam Pasal ini adalah upaya yang dilakukan secara

terus menerus dan berkesinambungan dalam arti yang seluas- luasnya

terhadap kegiatan industri. Tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan

iklim dan suasana yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan

pengembangan bidang usaha industri ini, pada dasarnya berada pada

Pemerintah.

Oleh karenanya, adalah wajar bilamana upaya pembinaan dan

pengembangan, dilakukan oleh Pemerintah melalui kegiatan pengaturan

yang kewenangannya berada di tangan Pemerintah pula.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengaturan, pembinaan dan

pengembangan bidang usaha industri yang dilakukan oleh Pemerintah

dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang ini, dilakukan

secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur industri

nasional pada setiap tahap perkembangan industri.

Pasal 9

Angka 1

Untuk mewujudkan perubahan struktur perekonomian secara

fundamental, perlu dikerahkan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin

seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

Bersamaan dengan itu, tujuan untuk meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui industri ini menuntut

pula dilaksanakan nya penyebaran dan pemerataan pembangunan dan

pengembangan industri di seluruh Indonesia sesuai dengan ciri dan

sumber daya alam dan manusia yang terdapat di masing-masing

daerah.

Demikian pula perlu ditingkatkan pembangunan daerah dan

pedesaan yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan serta

peran serta dan kemampuan penduduk. Penerapan teknologi yang

tepat guna, baik yang merupakan hasil pengembangan di dalam

negeri maupun yang merupakan hasil-pengalihan dari luar negeri,

merupakan usaha agar dengan sumber daya manusia yang tersedia

dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sumber daya

alam yang dimiliki bangsa Indonesia untuk kemakmuran seluruh

rakyat.

Angka 2

Untuk terciptanya iklim yang menguntungkan dan perkembangan

industri secara sehat, serasi, dan mantap, Pemerintah melakukan

pengaturan, dan pembinaan secara menyeluruh dan terarah untuk

mencegah persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan

yang melakukan kegiatan industri; agar dapat dihindarkan pemusatan

atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam

bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan ini, diperlukan berbagai sarana

penunjang dan kebijaksanaan seperti :

- informasi industri yang lengkap dan berlanjut;

- kebijaksanaan perizinan yang diarahkan untuk mengembangkan

kegiatan industri;

- kebijaksanaan perlindungan industri melalui pembinaan serta

pengutamaan produksi dalam negeri;

- kebijaksanaan yang merangsang ekspor hasil industri;

- kebijaksanaan perbankan dan pasar modal yang mendukung

perkembangan industri.

Angka 3

Industri dalam negeri diarahkan untuk secepatnya mampu membina

dirinya agar memiliki daya guna kerja serta produktivitas yang tinggi,

sehingga hasil produksinya mampu bersaing dengan barang- barang

impor di pasaran dalam negeri, dan di pasaran internasional.

Untuk itu, dalam tahap pertumbuhannya Pemerintah dalam

batas-batas yang wajar dapat memberikan perlindungan kepada

industri dalam negeri.

Di lain pihak, perlindungan yang diberikan itu harus tetap

menjamin agar konsumen dalam negeri juga tidak dirugikan.

Angka 4

Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam harus

digunakan secara rasional. Penggalian sumber daya alam tersebut

harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup,

dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan

memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pasal 10

Dalam rangka usaha memperbesar nilai tambah sebanyak-banyaknya, maka

pembangunan industri harus dilaksanakan dengan mengembangkan

keterkaitan yang berantai ke segala jurusan secara seluas-luasnya yang

saling menguntungkan :

a. keterkaitan antara kelompok industri hulu/dasar, kelompok industri

hilir dan kelompok industri kecil;

b. keterkaitan antara industri besar, menengah, dan kecil dalam ukuran

besarnya investasi;

c. keterkaitan antara berbagai cabang dan/atau jenis industri;

d. keterkaitan antara industri dengan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan pembinaan perusahaan industri dalam Pasal ini

adalah pembinaan kerja sama antara industri kecil, industri menengah dan

industri besar yang perlu dikembangkan sebagai sistem kerja sama dan

keterkaitan seperti pengsubkontrakan pada umumnya, sistem bapak angkat,

dan sebagainya.

Dengan pengembangan sistem ini maka kerja sama di antara

perusahaan industri besar, menengah, dan kecil dapat berlangsung dalam

iklim yang positif dan konstruktif, dalam arti bersifat saling membutuhkan

dan saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Dalam melakukan pembinaan kerja sama antara perusahaan industri

Pemerintah memanfaatkan peranan koperasi, Kamar Dagang dan Industri

Indonesia, serta asosiasi/federasi perusahaan-perusahaan industri sebagai

wadah untuk meningkatkan pengembangan bidang usaha industri.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan kemudahan dan/atau perlindungan yang diberikan

oleh Pemerintah untuk mendorong pengembangan cabang industri dan jenis

industri adalah antara lain dalam bidang perpajakan, permodalan dan

perbankan, bea masuk dan cukai, sertifikat ekspor dan lain sebagainya.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengecualian untuk mempunyai Izin Usaha Industri ini ditujukan

terhadap jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil yang

karena sifat usahanya serta investasinya kecil lebih merupakan mata

pencaharian dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah seperti

usaha industri rumah tangga dan industri kerajinan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan informasi industri dalam Pasal ini adalah data

statistik perusahaan industri yang nyata, benar dan lengkap yang

diperlukan bagi dasar pengaturan, pembinaan dan pengembangan

bidang usaha industri seperti yang dimaksud dalam Pasal 8.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan,

Pemerintah memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan mengenai

upaya menjamin keamanan dan keselamatan terhadap penggunaan

alat, bahan baku serta hasil produksi industri termasuk

pengangkutannya, dengan memperhatikan pula keselamatan kerja.

Adapun yang dimaksud dengan pengangkutan adalah pengangkutan

bahan baku dan hasil produksi industri yang berbahaya.

Selain itu perlu diawasi pula langkah-langkah pencegahan

timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup

serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber

daya alam.

Ayat (3)

Pengawasan dan pengendalian yang menyangkut keamanan dan

keselamatan alat, proses dan hasil produksi industri adalah untuk

menjamin keamanan, dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas

teknis operasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Sesuai dengan pengelompokan industri, masing-masing kelompok

industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok

industri hilir atau umum juga menyebut aneka industri, dan kelompok

industri kecil, serta dengan memperhatikan misinya, yakni untuk

pertumbuhan ataupun pemerataan, maka penerapan teknologi yang

tepat guna dapat berwujud teknologi maju, teknologi madya atau

teknologi sederhana.

Pengarahan untuk menggunakan teknologi yang tepat guna

dengan sejauh mungkin menggunakan bahan-bahan dalam negeri

adalah untuk meningkatkan nilai tambah, memelihara keseimbangan

antara peningkatan produksi dan kesempatan kerja, serta pemerataan

pendapatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemerintah membantu pemilihan perangkat

teknologi industri dari luar negeri adalah pemberian data informasi

teknologi industri yang menyangkut sumber/asal teknologi, proses,

lisensi, patent, royalti termasuk jasa dalam menyusun pejanjian, dan

lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan

suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Yang

dimaksud dengan perlindungan hukum, adalah suatu larangan bagi pihak lain

untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri yang

telah dicipta serta telah terdaftar.

Maksud dari Pasal ini adalah untuk memberikan rangsangan bagi

terciptanya desain-desain baru.

Pasal 18

Pasal ini dimaksud agar bagi bangsa Indonesia terbuka kesempatan

seluas-luasnya untuk memiliki keahlian dan pengalaman menguasai

teknologi dalam perencanaan pendirian industri serta perancangan dan

pembuatan mesin pabrik dan peralatan industri.

Termasuk dalam pengertian perekayasaan industri adalah konsultasi

dibidang perekayasaan, perekayasaan konstruksi, perekayasaan peralatan

dan mesin industri.

Pasal 19

Penetapan standar industri bertujuan, untuk menjamin serta

meningkatkan mutu hasil industri, untuk normalisasi penggunaan bahan

baku dan barang, serta untuk rasionalisasi optimalisasi produksi dan cara

kerja demi tercapainya daya guna sebesar-besarnya.

Dalam penyusunan standar industri tersebut di atas diikutsertakan

pihak swasta, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Asosiasi, Balai-balai

Penelitian, Lembaga-lembaga Ilmiah, Lembaga Konsumen dan pihak-pihak

lain yang berkepentingan dengan proses dalam standardisasi industri.

Selain untuk kepentingan industri, standardisasi industri juga perlu

untuk melindungi konsumen.

Pasal 20

Ayat (1)

Pembangunan industri dasar dengan skala besar yang dilakukan untuk

mengolah langsung sumber daya alam termasuk sumber energi yang

terdapat di suatu daerah, perlu dimanfaatkan untuk mendorong

pembangunan cabang-cabang dan jenis-jenis industri yang saling

mempunyai kaitan, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi

kawasan-kawasan industri.

Rangkaian kegiatan pembangunan industri tersebut di atas pada

gilirannya akan memacu kegiatan pembangunan sektor-sektor

ekonomi lainnya beserta prasarananya antara lain yang penting adalah

terminal-terminal pelayanan jasa, daerah pemukiman baru dan daerah

pertanian baru.

Wilayah yang dikembangkan dengan berpangkal tolak pada

pembangunan industri dalam rangkaian seperti tersebut di atas, yang

dipadukan dengan kondisi daerah dalam rangka mewujudkan kesatuan

ekonomi nasional, merupakan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib

memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam

yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan

timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup

akibat usaha dan proses industri yang dilakukan.

Dampak negatif dapat berupa gangguan, kerusakan, dan

bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat

disekelilingnya yang ditimbulkan karena pencemaran tanah, air, dan

udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri. Dalam hal ini,

Pemerintah perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan untuk

menanggulanginya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan

terhadap industri perlu dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang jelas

sehingga pelaksanaannya dapat benar-benar berlangsung seimbang dan

terpadu dalam kaitannya dengan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sehubungan dengan itu, masalah penyerahan kewenangan

pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri tertentu

kepada instansi tertentu dalam lingkungan Pemerintah, perlu diatur lebih

lanjut secara jelas.

Hal ini penting untuk menghindarkan duplikasi kewenangan

pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri di antara

instansi-instansi Pemerintah, dan terutama dalam upaya untuk mendapatkan

hasil guna yang sebesar-besarnya dalam pembangunan industri.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan penyerahan urusan mengenai bidang usaha industri

tertentu dan penarikannya kembali dalam Pasal ini adalah terutama

mengenai perizinan yang dilakukan sesuai dengan asas desentralisasi dalam

rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang nyata, dinamis dan

bertanggung jawab.

Pasal 24 sampai pasal 32

Cukup jelas.

sumber:

 http://bplhd.jakarta.go.id/peraturan/uu/UU%20RI%20NO%2005%20TAHUN%201984.pdf.

Contoh kasus pelanggaran undang-undang perindustrian:

Lapindo Sidoarjo Surabaya, Jawa Timur pada Tanggal 28 Mei 2006, sekitar pukul 22.00, karena terjadinya kebocoran gas hidrogen sulfida (H2S) di areal ladang eksplorasi gas Rig TMMJ # 01, di lokasi Banjar Panji perusahaan PT. Lapindo Brantas (Lapindo) di Desa Ronokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Dimana kebocoran gas tersebut berupa semburan asap putih dari rekahan tanah, membumbung tinggi sekitar 10 meter. Semburan gas tersebut disertai keluarnya cairan lumpur dan meluber kelahan warga. Semburan lumpur panas di kabupaten Sidoarjo sampai saat ini belum juga bisa teratasi. Semburan yang akhirnya membentuk kubangan lumpur panas ini telah memporak-porandakan sumber-sumber penghidupan warga setempat dan sekitarnya.

Pelanggaran tersebut masuk ke dalam pasal 21 ayat (1) yang berisi “Perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Dampak negatif dapat berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat disekelilingnya yang ditimbulkan karena pencemaran tanah, air, dan udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri. Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan untuk menanggulanginya”.

Opini:

sebaiknya pemerintah bertindak tegas atas kasus yang dilakukan oleh Lapindo karena dampak dari kasus tersebut sangat merugikan masyarakat sekitar, selain itu juga pihak lapindo harus memberi ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban, tentunya ganti rugi har