Otonomi Daerah

Otonomi daerahdapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

            Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan Otonomi Daerah

            Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang tidak sama sekali penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan para artis. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu ya perundang undangan

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

 

Opini Saya: menurut pendapat saya, terhadap otonomi daerah sebaiknya dilaksanakan dengan penuh kebijakan yang menguntungkan banyak pihak serta dapat memperbaiki kualitas kehidupan daerah setempat agar lebih baik lagi.

Pengertian Politik Negara, Kekuasaan, Pengambilan Keputusan, Kebijakan Umum, dan Distribusi Kekuasaan

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.Politikadalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

§   politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama     (teori klasik Aristoteles)

§   politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara

§   politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan        kekuasaan di masyarakat

§   politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

           

     Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

(sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Politik)

            Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002) Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

            Di negara demokrasi, dimana kekuasaan adalah ditangan rakyat, maka jalan menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi biasanya ditempuh melalui jalur partai politik.Partai partai politik berusaha untuk merebut konstituen dalam masa pemilu.Partai politik selanjutnya mengirimkan calon anggota untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif.Dalam pemilihan umum legislatif secara langsung seperti yang terjadi di Indonesia dalam Pemilu 2004 maka calon anggota legislative dipilih langsung oleh rakyat.Kekuasaan cenderung korup adalah ungkapan yang sering kita dengar, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Power tends to corrupct. Apa benar?? Memang belum tentu benar, tetapi ungkapan tersebut tentu telah melalui penelitian dan pengalaman bertahun tahun.

(Sumber: http://smft-uh.org/index.php/home/artikel/124?task=view)

Opini Saya: menurut saya, kekuasaan politik yang dipegang oleh pemerintah sebaiknya dijalankan dengan bijaksana agar tidak merugikan rakyat banyak dan sebaiknya dapat membantu memajukan mutu dunia politik negeri ini agar tidak hanya menguntungkan individu tokoh politik itu sendiri.